BENGKALIS – Untuk menyukseskan program untuk kesejahteraan rakyat melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga diminta untuk membentuk Tim Kabupaten.

Itulah salah satu hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Regional Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) pada rapat yang ditaja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Perekonomian.

Rapat percepatan pengusulan TORA yang masuk dalam kawasan hutan tersebut, ditaja Jum’at, 22 Februari 2019, di Grand Aston Hotel, jalan Balaikota No 1, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dalam rapat yang diikuti Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara dan Riau tersebut, Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir, ikut mewakili utusan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Tim Kabupaten ini di luar Tim Provinsi,” jelas Muhammad Azmir, Ahad, 24 Februari 2019, tanpa merinci instansi mana saja yang nantinya masuk dalam Tim Kabupaten tersebut.

Amanat Nawacita Jokowi

Tersedianya sumber TORA dan terlaksananya redistribusi tanah ini merupakan salah satu amanat Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan HM Jusuf Kallah.

Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan, yaitu sebanyak 4,1 juta hektare.

Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan.

Selain itu, TORA dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesain Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). #DISKOMINFOTIK