Bogor, Kominfo -  Presiden Joko Widodo mengirimkan arahan dalam rangka membendung distribusi Covid-19. Pengujian sampel oleh stimulus ekonomi yang harus tepat sasaran Menjadi bagian dari arahan terbaru Presiden saat sidang kabinet paripurna yang digelar melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (14/04/2020).

Dalam arahannya, Kepala Negara meminta Ketua Gugus Tugas dan Menteri Kesehatan untuk memberikan perhatian terhadap pengujian sampel masif dan isolasi yang ketat terhadap orang dalam pemantauan serta penelitian dalam pengawasan.

"Sampel pengujian penuh harus disetujui dengan yang dipercepat serta diikuti dengan isolasi yang ketat," katanya.

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan pengujian percepatan pemeriksaan sampel melalui tes PCR ( polymerase chain reaction ) dengan cara melengkapi penilaiannya melalui perolehan lokasi atau lab pengujian. Ia menghargai agar paling tidak dalam satu hari dapat dilakukan pemeriksaan dengan jumlah di atas 10.000 tes. 

Kemudian, Presiden juga mengalihkan perhatian besar terhadap perlindungan bagi para tenaga medis agar mengurangi risiko mereka tertular virus korona. Untuk itu, Kepala Negara meminta teknologi informasi tentang aplikasi kesehatan atau telemedis sehingga tidak semua orang perlu mendatangi rumah sakit, cukup awal untuk memulai melalui aplikasi. 

Untuk diketahui, pemerintah juga sudah bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan aplikasi kesehatan untuk disetujui pandemi Covid-19 ini. "Orang tidak perlu bertemu dengan dokter, tidak perlu ke rumah sakit, tetapi bisa konsultasi kesehatan melalui telemedicine," tuturnya.

Lebih jauh, penjelasan-penjelasan serta komunikasi yang efektif dan transparan kepada publik tentang penanganan Covid-19 di Indonesia juga harus dipertimbangkan. Keterbukaan dan informasi yang mudah dipahami masyarakat diharapkan dapat memberikan ketenangan, optimisme, dan dukungan dari masyarakat.

Presiden Joko Widodo juga meminta penegakan hukum untuk menegakkan hukum di tengah pandemi ini. Saat ini, diperlukan dukungan masyarakat yang salah hanya berupa kedisiplinan untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam rangka memutus rantai distribusi Covid-19. 

"Ini juga penting dilakukan betul-betul masyarakat kita memiliki kedisiplinan yang kuat untuk mengatasi ini," kata Presiden.

Selain itu, Presiden kembali meminta agar logistik yang diperlukan masyarakat atas kebijakan tanggap darurat juga jangan sampai terganggu. Diperkirakan sebagai distribusi logistik ke daerah terhambat oleh karena akses ke seluruh wilayah.

"Saya titip betul, meskipun ini sudah saya sampaikan berkali-kali, arus logistik jangan sampai terganggu baik dari pusat ke daerah maupun dari gudang-gudang logistik ke daerah-daerah," katanya. 

Terakhir, Kepala Negara ingin memastikan kebijakan yang diberikan kepada UMKM dan para pekerja informal yang terdampak Covid-19 harus dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran.