BENGKALIS - Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah laporan tentang pandemi virus korona atau Covid-19 dalam pertemuan terbatas yang digelar melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Mei 2020. Arahan besar (PSBB) yang telah berlangsung di 4 provinsi dan 12 kabupaten / kota.

"Saya ingin mengatur ini betul-betul diterapkan ketat dan efektif dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati gunung pertama dan akan masuk ke gunung kedua. Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu berlebihan, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur "Evaluasi ini penting sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota / kabupaten atau provinsi yang melakukan PSBB," jelas Presiden.

Kedua, Presiden meminta agar setiap daerah melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel dan tes PCR (reaksi berantai polimerase) yang dilakukan, apakah perlu dilakukan pengujian, serta jumlah kontak yang telah ditelusuri setiap hari.

"Betul-betul ini harus dikerjakan. Selanjutnya juga apakah isolasi yang ketat juga dilakukan, karena saya melihat ada yang positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP (pasien dalam pengawasan) masih beraktivitas ke sana ke mari. yang berisiko, yang manula (manusia usia lanjut), yang memiliki riwayat penyakit, riwayat komorbid (penyakit penyerta), ini sudah diproteksi betul. Evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan, "paparnya.

Ketiga, Kepala Negara meminta agar dilakukan pemantauan terkait potensi perpindahan di beberapa klaster seperti klaster pekerja migran, klaster jemaah tablig, klaster Gowa, klaster rembesan pemudik, hingga klaster industri. Menurutnya, pengawasan klaster harus dilakukan dengan baik guna memulihkan gelombang kedua.

"Kita lihat pekerja migran Indonesia, laporan yang saya terima, sudah 89 ribu (pekerja) yang sudah kembali dan akan bertambah lagi 16 ribu (pekerja), ini betul-betul harus dibuka, dikawal dengan baik di lapangan, harap sudah muncul gelombang Kedua. Yang lain juga klaster industri, kita harus memastikan industri-industri yang disetujui harus mana, harus dicek di lapangan, mereka melakukan protokol kesehatan yang ketat atau tidak, "ungkapnya.

Keempat, yang terkait dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang membantu perjalanan. Meski demikian, Presiden ingin agar seluruh program ini bisa sampai di tangan keluarga penerima diikutkan pada pekan ini.

Lebih lanjut, Presiden juga meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Di samping itu, Presiden juga meminta agar kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

"Saya juga meminta data penerima bansos dibuka transparan, siapa yang bisa, kriterianya apa, jenis bantuannya apa jadi jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan sesuai jadwal, betul-betul harus di-kelola dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa, "katanya.

"Yang terakhir, saya harus membuat hotline untuk pengaduan menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa mengaksesnya dengan cepat," tandasnya.

Informasi ini dikutip melalui siaran pers Presiden. ## DISKOMINFOTIK