BENGKALIS, PPID - Hari Kesadaran Nasional awal tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer kembali diingatkan untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun ini.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H Muhammad ketika menjadi Inspektur upacara Hari Kesadaran Nasional,  di Halaman Kantor Bupati Bengkalis, Rabu, 17 Januari 2018.

"Tahun 2018 dan tahun 2019 telah ditetapkan sebagai tahun politik. Para PNS maupun honorer jangan sampai terlibat dengan politik praktis. Karena sebagai abdi negara dituntut untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan. Hak tetap harus disalurkan dengan tanpa intervensi dari siapa pun," terang Muhammad.

Wabup juga meminta, seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk selalu melakukan pengawasan terahadap bawahannnya baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye agar tetap mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Jika ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, kami minta agar laporkan kejadian tersebut ke Panitia Pengawas Pemilu, guna ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

Disamping itu, beliau juga meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk selalu mengevaluasi diri, mengingat saat ini apel Kesadaran Nasional yang perdana dilakukan di tahun 2018.

“Setiap bulannya pada tanggal 17, kita melakukan apel Kesadaran Nasional. Terlebih saat ini merupakan awal dalam kita melaksanakan apel dimaksud di tahun 2018. Melalui apel kesadaran ini, kami berharap kita semua dapat semakin sadar dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan,” pintanya.

Ia juga berpesan kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah, agar selalu mengevaluasi, introspeksi dan berbenah diri, supaya kejadian-kejadian yang kurang baik di tahun-tahun lalu tidak terulang kembali.

“Jadikan permasalahan yang timbul di masa lalu sebagai pelajaran agar kita lebih baik ke depan. Jangan sampai terulang lagi. Hati-hati dalam penggunaan anggaran, terlebih terhadap Perangkat Daerah yang strategis yang mengelola anggaran cukup besar,” pintanya.

Jangan ‘undang’ aparat penegak hukum. Karena menurut Muhammad, ketika kita salah menggunakan anggaran daerah, hal tersebut sama artinya dengan ‘mengundang’ kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya di lingkungan kerja masing-masing.

Turut terlihat hadir pada apel tersebut, Kapolres Bengkalis, AKBP Abas Basuni, Dandim 0303/Bengkalis, diwakili Kasdim, Mayor. Inf. Dedyk Wahyu Widodo, Plt Sekda H Arianto dan tamu kehormatan lainnya.