Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Jakarta- Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendapatkan
penghargaan Inisiasi Kebijakan Pelindungan Anak di Ruang Digital dari Asosiasi
Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL).
Apresiasi itu diberikan berkat andil besarnya dalam pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan
Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang menunjukkan
keseriusannya dalam menjaga anak-anak Indonesia di ruang siber untuk menuju
Indonesia Emas 2045.
Meutya mengatakan keselamatan sekitar 70 juta anak Indonesia di
bawah usia 16 tahun harus menjadi perhatian seluruh ekosistem digital.
Pelindungan anak tidak cukup hanya dengan membatasi akses media sosial, tetapi
juga harus mencakup gim daring, perdagangan elektronik, dan berbagai layanan
digital yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak.
Menurut Meutya, prinsip tersebut menjadi dasar PP TUNAS, yang
mengusung pesan “Tunggu Anak Siap”.
“Anak-anak kita di bawah 16 tahun jumlahnya sekitar 70 juta. Ini
angka yang besar dan seharusnya mendapat perhatian lebih dari para pelaku
industri digital. Karena itu, kita perlu menghadirkan aturan tambahan agar
perusahaan teknologi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak
kita,” ujar Meutya dalam Temu dan Milad Satu Dekade APSIPOL di Universitas
Airlangga, Surabaya, Selasa (3/11/2026).
Menurut Meutya, besarnya jumlah anak yang menggunakan layanan
digital menuntut tanggung jawab lebih besar dari perusahaan teknologi. Platform
harus memastikan produk dan fitur yang mereka sediakan memiliki mekanisme
pelindungan sesuai usia dan tingkat kesiapan anak. Urgensi regulasi ini juga
berkaitan dengan perhatian terhadap kesehatan mental anak.
Berdasarkan data Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian
Kesehatan yang dipaparkan Meutya, sekitar 363 ribu anak usia 7–17 tahun
menunjukkan gejala depresi dan 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan.
Temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya perhatian terhadap
kesehatan mental anak, termasuk mengantisipasi risiko di ruang digital seperti
perundungan, paparan konten berbahaya, perjudian daring, dan penggunaan layanan
secara berlebihan.
“Banyak masukan dari para dokter dan pakar bahwa anak-anak kita
menghadapi persoalan kecanduan gim, kesulitan berkonsentrasi dan belajar,
hingga perundungan di media sosial. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di
ruang digital bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan langsung
dengan kesehatan dan masa depan generasi kita,” jelasnya.
PP TUNAS Atur Risiko, Bukan
Sekadar Jenis Platform
Meutya menjelaskan bahwa salah satu pembeda PP TUNAS dengan
kebijakan pembatasan usia di Australia adalah penggunaan pendekatan berbasis
risiko (risk-based approach).
Artinya, penilaian dilakukan berdasarkan karakteristik dan
tingkat risiko layanan terhadap anak, bukan semata-mata jenis platform. Dengan
demikian, cakupan regulasi tidak terbatas pada media sosial, tetapi juga
mencakup gim daring dan perdagangan elektronik berisiko tinggi.
Penilaian risiko tersebut mencakup tujuh aspek, antara lain
kontak dengan orang tidak dikenal, paparan konten berbahaya, eksploitasi anak
sebagai konsumen, keamanan data pribadi, serta risiko adiksi dan gangguan
kesehatan.
“Kalau sebuah platform memiliki fitur yang memungkinkan
anak berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, atau memiliki konten yang
tidak layak bagi anak, maka itu menjadi bagian dari penilaian risiko. Begitu
juga potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, kecanduan, dan dampaknya
terhadap kesehatan. Jadi, yang kita atur bukan hanya media sosial, melainkan
keseluruhan ranah digital yang berisiko tinggi,” tegas Meutya.
Melalui PP TUNAS dan aturan pelaksanaannya, pemerintah mengatur
akses layanan digital berdasarkan usia dan tingkat risiko. Anak di bawah 16
tahun dibatasi dari layanan berisiko tinggi, sementara akses terhadap layanan
berisiko rendah tetap mengikuti ketentuan usia dan persetujuan orang tua.
Untuk mendukung penerapannya, perusahaan teknologi diberikan
pilihan mekanisme pengenalan dan verifikasi usia, mulai dari pernyataan
mandiri, verifikasi usia, estimasi usia, hingga inferensi usia.
“Platform digital memiliki teknologi dan sumber daya yang
luar biasa. Bahkan, dalam banyak hal, mereka mengetahui kebiasaan anak lebih
jauh daripada orang tuanya melalui algoritma yang mereka miliki. Jadi, sulit
diterima apabila perusahaan teknologi menyatakan tidak mampu mengenali usia
penggunanya. Kita sudah memberikan banyak pilihan teknologi, tinggal kemauan
mereka untuk menerapkannya,” ungkap Meutya.
Meutya menegaskan bahwa keberhasilan PP TUNAS membutuhkan kerja
sama pemerintah, perusahaan teknologi, orang tua, sekolah, dan masyarakat.
Melalui semangat “Tunggu Anak Siap”, pemerintah ingin memastikan anak-anak
Indonesia tetap dapat memperoleh manfaat teknologi dengan pelindungan yang
sesuai usia dan kesiapan mereka.#DISKOMINFOTIK
Rabu, 18 November 2026 - 11:13:33 WIB
Rabu, 18 November 2026 - 03:03:32 WIB
Selasa, 07 Februari 2023
Kamis, 19 Januari 2023
Rabu, 18 Januari 2023
Dibaca : 491 Kali
Dibaca : 180 Kali
Dibaca : 156 Kali
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID