Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Jakarta- Masyarakat tidak perlu lagi berulang kali menyerahkan data dan
dokumen administrasi kepada berbagai instansi pemerintah untuk mendapatkan
layanan publik. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU
SDI), pemerintah memperkuat keterhubungan data antarkementerian dan lembaga
agar informasi yang telah tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali
secara sah oleh instansi yang membutuhkan.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan
keterhubungan data menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan pelayanan publik
yang lebih efisien sekaligus mengurangi beban administratif masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital berperan memastikan sistem elektronik
pemerintah dapat saling terhubung sehingga pertukaran dan pemanfaatan data
lintas instansi berjalan dengan baik.
“Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah
keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang
tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi
yang membutuhkan,” ujar Meutya dalam Sosialisasi Undang-Undang Satu Data
Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, Kamis
(5/11/2026).
Menurut Meutya, selama ini proses administrasi yang mengharuskan
masyarakat mendatangi berbagai tempat dan berulang kali menyampaikan data dapat
menimbulkan beban waktu maupun tenaga. Melalui tata kelola data yang
terintegrasi, pemerintah dapat memanfaatkan informasi yang sudah tersedia tanpa
terus-menerus meminta masyarakat mengulangi proses administrasi yang sama.
“Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali
melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban
administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang
lebih produktif,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, UU SDI menempatkan
interoperabilitas sebagai prasyarat utama. Interoperabilitas merupakan
kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk saling terhubung dan bertukar
data berdasarkan standar yang sama. Dengan mekanisme tersebut, data dari satu
instansi dapat dimanfaatkan instansi lain sesuai kewenangan dan ketentuan yang
berlaku.
Meutya menjelaskan pertukaran data antarkementerian dan lembaga
membutuhkan keseragaman standar, mulai dari kesamaan definisi, pengaturan
metadata, penggunaan kode referensi, hingga pengamanan dan pengendalian akses.
Keterlacakan penggunaan data juga harus dipastikan agar setiap pemanfaatan
informasi dapat dipertanggungjawabkan.
“Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam
pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik.
Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting,” ungkap Meutya.
Kemkomdigi mendukung kebutuhan tersebut melalui pengembangan
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang ditopang oleh infrastruktur
Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Ketiganya
menjadi fondasi digital untuk menghubungkan sistem elektronik pemerintah dan
memungkinkan pertukaran data lintas instansi berlangsung secara terintegrasi.
Meutya menegaskan, penguatan teknologi harus berjalan beriringan
dengan keselarasan regulasi. Implementasi UU SDI perlu saling menguatkan dengan
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang
Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya.
Keselarasan tersebut diperlukan agar setiap instansi memahami hak akses, tujuan
penggunaan data, serta batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Di sisi lain, kemudahan pertukaran data tidak boleh mengabaikan
kedaulatan data dan perlindungan privasi masyarakat. Meutya menyatakan
pemerintah perlu memastikan pengendalian pemanfaatan data melalui pengaturan
hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta
pengawasan terhadap tata kelola dan pemrosesan data.
“Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses,
pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata
kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan
perlindungan privasi masyarakat,” tegasnya.
Meutya juga menekankan bahwa keterhubungan sistem tidak berarti
seluruh basis data harus dipusatkan pada satu instansi. UU SDI tetap menjunjung
prinsip 'data remains at source', yakni setiap kementerian dan lembaga tetap
bertanggung jawab terhadap kualitas, pemutakhiran, serta validitas data yang
dikelolanya masing-masing.
Dengan prinsip tersebut, integrasi dilakukan melalui kemampuan
sistem untuk saling berkomunikasi dan memanfaatkan data, bukan dengan mengambil
alih seluruh kewenangan pengelolaan data dari instansi asal. Setiap instansi
juga perlu menetapkan penanggung jawab serta memperjelas perannya sebagai
pengendali atau prosesor data pribadi.
Lebih lanjut, Meutya mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan
pemangku kepentingan untuk menerjemahkan amanat UU SDI ke dalam langkah
konkret. Menurutnya, keberhasilan kebijakan Satu Data Indonesia tidak cukup
diukur dari tersedianya infrastruktur maupun sistem yang saling terhubung,
tetapi harus terlihat dari kemudahan layanan dan manfaat nyata yang dirasakan
masyarakat.
“Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia,” pungkasnya.#DISKOMINFOTIK
Rabu, 18 November 2026 - 11:13:33 WIB
Rabu, 18 November 2026 - 03:03:32 WIB
Selasa, 07 Februari 2023
Kamis, 19 Januari 2023
Rabu, 18 Januari 2023
Dibaca : 491 Kali
Dibaca : 180 Kali
Dibaca : 156 Kali
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID