Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
BENGKALIS – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati
melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian
laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan, Jumat sore,
13 November 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten
Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda
Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir
mengikuti jalannya rapat bersama Sekda Bengkalis Ersan Saputra serta Kepala
Perangkat Daerah dilingkup Pemkab Bengkalis.
Dalam agenda tersebut, juru bicara Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Bengkalis, Zamzami, menyampaikan laporan hasil pembahasan
Banggar terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Laporan tersebut memuat
hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk
berbagai catatan, saran, dan rekomendasi sebagai bagian dari penyempurnaan
rancangan anggaran daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, total APBD Kabupaten
Bengkalis Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54 atau
Rp1,98 triliun.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni
menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya
Badan Anggaran, atas kerja keras, waktu, serta pemikiran yang telah dicurahkan
selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama TAPD.
Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan
wujud nyata kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan
tanggung jawab pemerintahan, terutama untuk memastikan kebijakan anggaran tetap
berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kasmarni menjelaskan, penyusunan APBD 2027
berlangsung dalam situasi fiskal daerah yang cukup menantang. Kebijakan
penyesuaian dan pengurangan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana
Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan
terhadap kapasitas keuangan daerah.
Dari hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan
sebesar Rp1.876.044.496.194,47. Sementara itu, belanja daerah sebesar
Rp1.987.583.920.520,54 dan pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.
Angka tersebut menunjukkan penyesuaian yang cukup
besar dibandingkan rancangan awal. Belanja daerah turun 41,99 persen dari
usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.
Kondisi tersebut, lanjut Kasmarni, menuntut
pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
Keterbatasan kemampuan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan
pembangunan maupun menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh
kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan
yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap
menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Kasmarni juga meminta seluruh kepala perangkat
daerah agar mencermati setiap catatan dan rekomendasi Badan Anggaran, melakukan
penyesuaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan
program-program prioritas dilaksanakan secara tepat sasaran.
Orang nomor satu di Negeri Junjungan itu menekankan
pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih selektif, inovatif, dan bertanggung
jawab, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.
Melalui kesepakatan APBD Tahun Anggaran 2027 tersebut, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan terus terjaga dalam mengawal kebijakan pembangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas demi mewujudkan Kabupaten Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia. #DISKOMINFOTIK
Rabu, 18 November 2026 - 11:13:33 WIB
Rabu, 18 November 2026 - 03:03:32 WIB
Selasa, 07 Februari 2023
Kamis, 19 Januari 2023
Rabu, 18 Januari 2023
Dibaca : 491 Kali
Dibaca : 180 Kali
Dibaca : 156 Kali
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID