Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau
BENGKALIS – Bupati
Bengkalis Hj Kasmarni menegaskan pentingnya penguatan tata kelola alat dan obat
kontrasepsi (Alokon) guna memastikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang
berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Negeri
Junjungan.
Hal tersebut disampaikan Bupati
Bengkalis Hj Kasmarni pada kegiatan penguatan tata kelola Alokon yang didukung
oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau,
Selasa, 17 November 2026 di Gedung Daerah Bengkalis.
Hj Kasmarni menyampaikan
penguatan tata kelola Alokon bukan sekadar persoalan logistik maupun
ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tetapi merupakan bagian strategis dalam
menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, mudah
diakses, dan berkesinambungan.
Menurutnya, keberhasilan program
KB tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mendapatkan pelayanan, tetapi
juga dari terjaminnya ketersediaan Alokon dengan prinsip tepat jenis, tepat
jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Ia menjelaskan, keterlambatan
distribusi maupun kekosongan stok dapat mengganggu keberlanjutan pelayanan
serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program KB.
Untuk itu, Hj Kasmarni menekankan
tiga langkah strategis dalam memperkuat tata kelola Alokon. Pertama, memperkuat
perencanaan dan pengendalian kebutuhan berdasarkan data yang akurat serta
kondisi riil di lapangan.
Kedua, mengoptimalkan sistem
informasi dan pengawasan rantai pasok Alokon, mulai dari pencatatan,
distribusi, pemantauan stok hingga pelaporan agar berjalan tertib, transparan,
akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, memperkuat sinergi dan
tanggung jawab lintas sektor, khususnya antara BKKBN, pemerintah daerah,
fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta tenaga lini lapangan.
Hj Kasmarni juga menyoroti
kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan,
pesisir, dan kepulauan. Menurutnya, karakteristik tersebut menjadi tantangan
tersendiri dalam pemerataan akses pelayanan KB, termasuk pendistribusian Alokon.
Oleh karena itu, pengelolaan dan
pendistribusian Alokon harus memperhatikan kondisi serta kebutuhan
masing-masing wilayah agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama
dalam mendapatkan pelayanan KB berkualitas.
"Kita ingin memastikan
masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis ini memperoleh kesempatan
yang sama untuk mendapatkan pelayanan KB yang berkualitas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hj Kasmarni meminta
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis untuk
terus memperkuat koordinasi dengan BKKBN Provinsi Riau serta meningkatkan
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokon di seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan.
Sebagai bentuk komitmen dalam
meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menjalin kerja sama melalui
nota kesepahaman (MoU) dengan 49 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)
se-Kabupaten Bengkalis.
"Keberhasilan tata kelola
Alokon bukan diukur dari seberapa banyak persediaan yang kita kelola, tetapi
dari seberapa mampu kita menjamin keberlangsungan pelayanan bagi
masyarakat," tegas Bupati Bengkalis Hj Kasmarni.
Di akhir sambutannya, Hj Kasmarni
berharap melalui kegiatan tersebut dapat terbangun kesepahaman, komitmen, serta
langkah nyata dalam memperkuat tata kelola Alokon di Kabupaten Bengkalis.
Hj Kasmarni berharap sinergi yang telah terbangun dapat semakin memperkuat tata kelola Alokon, mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana, serta mewujudkan keluarga dan generasi Kabupaten Bengkalis yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia.#DISKOMINFOTiK.
Selasa, 17 November 2026 - 15:40:27 WIB
Selasa, 17 November 2026 - 15:38:09 WIB
Selasa, 07 Februari 2023
Kamis, 19 Januari 2023
Rabu, 18 Januari 2023
Dibaca : 490 Kali
Dibaca : 171 Kali
Dibaca : 144 Kali
Copyright © 2020 PPID Kabupaten Bengkalis - Design By TIM IT PPID