BENGKALIS – Bupati Amril Mukminin, menginstruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis agar segera melaporkan apabila ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bawahannya yang terlibat permasalahan hukum.

Begitu pula untuk PNS yang ditahan pihak berwajib atau dinyatakan bersalah yang telah ditetapkan dalam keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracth). Laporan dimaksud harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Perintah Bupati Amril itu tertuang dalam Surat Nomor 800/BKPP-PKPP/2018/2163. Selain kepada Kepala PD, surat tertanggal 16 Agustus itu juga ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, dan seluruh Asisten di Sekretariat Daerah.

Kemudian, surat tersebut juga disampaikan kepada Direktur RSUD Bengkalis dan RSUD Mandau, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Selain karena berdasarkan pemantauan masih ada Kepala PD yang lalai melaporkannya, surat tersebut disampaikan Bupati Amril karena banyak pengaduan/laporan dari masyarakat. Serta, adanya informasi di media sosial terhadap kasus-kasus kejahatan, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang terjadi di kalangan PNS Pemkab Bengkalis.

Dalam surat tiga halaman itu, pada angka 2, Bupati Amril menjelaskan beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan konsekuensi jika PNS melakukan tindakan pidana.

Pasal-pasal dimaksud, yaitu Pasal 276 huruf c, yang berbunyi, “PNS diberhentikan semantara, apabila ditahan karena menjadi tersangka tindakan pidana.”

Kemudian, Pasal 277 ayat (4), yang menjelaskan bahwa, “PNS yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PNS.”

Selanjutnya, Pasal 280 ayat (1), yang isinya, “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c, berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan.”

Lalu, Pasal 280 ayat (2), yang menjelaskan bahwa, “PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor ke PKK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Lalu, Pasal 282 huruf a dan huruf b, yang menyatakan bahwa, “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c, berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan; (huruf a) dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau, (huruf b) ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.  

Dalam surat dengan hal ‘Tanggun Jawab Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalani proses hukum’ tersebut, pada angka 3 juga dijelaskan, “PNS yang diberhentikan sementara tidak diberikan penghasilan.

“Namun diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir sebagai mana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 283 PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, dibayarkan bulan berikutnya sampai dengan terbitnya keputusan pengadilan,” ujar Bupati Amril, dalam surat itu.

Kepada masing-masing Kepala PD, Bupati Amril juga menginstruksikan agar berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) apabila di PD yang dipimpinnya ada pegawai yang terindikasi/diduga melakukan tindak pidana umum maupun khusus.

“Koordinasi dan konsultasikan ke BKPP bila ada pegawai yang demikian sehingga dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Point penting yang juga disampaikan Bupati Amril dalam surat tersebut, yaitu apabila terjadi kerugian negara akibat Kepala PD lalai dalam menunaikan kewajibannya berkenaan pegawai yang menjalani proses hukuman, maka kerugian negara dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala PD yang bersangkutan. #DISKOMINFOTIK